Indikasi Adanya Kecurangan, Tiga Calon Wali Nagari di Koto Tangah Batu Ampa Minta Pemungutan Suara Diulang

Lima Puluh Kota, MinangTerkini - Tiga dari Lima Calon Wali Nagari di Koto Tangah, Batu Ampa, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota meminta agar dilakukan kembali pemungutan suara karena terindikasi adanya kecurangan saat pemilihan.

"Benar kami telah mengajukan permohonan pembatalan atas hasil penghitungan suara pemilihan dan meminta pemungutan suara ulang di beberapa TPS yang terindikasi telah terjadi kecurangan secara terstruktur dan sistematis," kata salah satu calon Wali Nagari di daerah tersebut Mahbub Elkhairi.

Ia mengatakan terindikasi adanya kecurangan terstruktur karena melibatkan penyelenggara pemilihan Wali Nagari Koto Tangah Batu Ampa periode 2022-2028. Sedangkan sistematis karena pelanggaran dan kecurangan tersebut telah dilakukan dengan perencanaan dan pengkoordinasian secara matang.

Bahkan, sambungnya, pelanggaran yang dilakukan penyelenggara telah dilaksanakan sebelum pencoblosan seperti pengkondisian yang menguntungkan salah satu calon yang merupakan petahana.

Sementara berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor: 130 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Wali Nagari, disampaikan pada pasal 10 yang berbunyi “ Dalam Melaksanakan pemilihan wali nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dibentuk Panitia Pemilihan yang bersifat Mandiri dan tidak memihak”.  

"Berdasarkan temuan di lapangan kami menemukan adanya indikasi panitia pemilihan tingkat Nagari yang diisi oleh orang-orang yang pro kepada salah satu calon wali nagari petahana dan kita memiliki bukti audio," ujarnya. 

Selain itu, di TPS 09 pihaknya menemukan anggota KPPSN yang dijabat oleh keluarga anggota Bamus yang juga menjadi salah satu tim sukses salah satu calon dalam hal ink petahana.

"Dan masih ada hal lain lagi yang kita temukan sebelum pelaksanaan termasuk permasalahan DPT dan sudah kita buatkan dalam surat yang telah kita tembuskan kepada panitia tingkat Kabupaten Limapuluh Kota, Bupati, Ketua DPRD, dan Kepala DPM/N," katanya.

Sementara pelanggaran-pelanggaran di hari pencoblosan yang berdasarkan uji petik di lapangan yang pihaknya lakukan, terdapat dugaan pelanggaran seperti pemilih ganda di DPT, DPT yang telah meninggal dunia ikut memilih, pemilih di DPT tidak hadir ke TPS tetapi di daftar hadir ada, penduduk dari kabupaten lain ikut memilih, dan lainnya.

"Kami memiliki semua buktinya, karena ini saya bersama dua orang calon lainnya tidak menerima hasil pelaksanaan Pilwanag yang telah dilakukan dan meminta dilakukan lagi pemungutan di beberapa TPS," ujarnya.

Dia mengungkapkan bahwa dia bersama dengan dua calon lainnya menggugat bukan karena tidak menerima kekalahan, tapi pihakanya tidak ingin masyarakat dibodoh-bodohi. 

Pengajuan surat permohonan pembatalan penghitungan suara pada Pilwanag Koto Tangah Batu Ampa sudah masuk di meja Panitia penyelenggara Kecamatan yang ditembuskan Kepada Bupati Limapuluh Kota, Kepala DPMN Limapuluh Kota serta Ketua DPRD Limapuluh Kota.

"Kami berharap ini menjadi jawaban bagi Warga atas apa yang sudah terjadi selama ini. Mereka mengatakan selama ini warga Koto Tangah Batu Ampa sudah di bohongi, dibodohi terutama yang terkait dengan bantuan," ujarnya.